img_head
AREA V : PENGUATAN PENGAWASAN

Area V : Penguatan Pengawasan

Telah dibaca : 2.151 Kali

PENGUATAN PENGAWASAN

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PADA UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM.

Pengendalian Gratifikasi (3)

1.  Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
Public campaign telah dilakukan secara berkala;
Keterangan : Banner Spanram, Poster Dinding, Spanduk : Link
 
2.  Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur;
Keterangan : CCTV, Pintu Akses ke RUang KPN, WKPN dan Hakim, Ruang Tamu Terbuka, SK Tim Anti Gratifikasi : Link
 

 

Penerapan SPIP (3)

1.  Telah dibangun lingkungan pengendalian
Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Keterangan : Dokumen Sosiliasasi SPIP, SK TIM SPIP, Laporan Pengawasan, Laporan Tindak Lanjut Pengawasan : Link
 
2.  Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Keterangan : Matrik Identifikasi Resiko, Analisis Resiko : Link
 
3.  Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Keterangan : Laporan Pengedalian Resiko : Link
 
4.  SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
Keterangan : Pelaksanaan dokumen, Foto Apel Pagi, Rapat Bulanan, Sosialisasi SPIP Link

 

Pengaduan Masyarakat (3)

1.  Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Keterangan : Capture Pengaduan Melalui Media On line, Capture Petugas, Ruang dan Loket Pengaduan, Capture Banner & Spanduk, SK Petugas Meja Pengaduan : Link
 
2.  Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti, Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses, Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
Keterangan : Capture Register Pengaduan Aplikasi SIWAS, Capture Pengaduan Masyarakat, Nota Dinas-Disposisi : Link
 
3.  Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
Keterangan : Capture Dashboard SIWAS, Evaluasi WBS, Laporan Monev Tahun 2020 & Tahun 2021 : Link
 
4.  Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Keterangan : Capture Dashboard SIWAS, Evaluasi WBS, Laporan Monev Tahun 2021 : Link

 

Whistle-Blowing System (3)

1.  Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
Ya. Jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
Keterangan : Dokumen WBS, Capture Login SIWAS, Sosialisasi WBS : Link
 
2.  Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
Keterangan : Capture Register Siwas dan Capture Sosialisasi WBS : Link
 
3.  Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
Keterangan : Capture Register WBS pada SIWAS, Evaluasi WBS dan Laporan WBS Jan, Febr, Mar & April 2021 Link
 
4. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Keterangan : Capture Register WBS pada SIWAS, Evaluasi WBS dan Laporan Tindak Lanjut Penerapan WBS bulan Jan, Febr, Mar & April 2021 : Link

 

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

1.  Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;
Keterangan : SK PEdoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepetingan : Link
 
2.  Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan;
Keterangan : Sosialisasi Benturan Kepetingan : Link
 
3.  Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan;
Keterangan : Formulir Penanganan Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Benturan Kepetingan : Link
 
4.  Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
Keterangan : Laporan Evaluasi Penanganan dan Pengendalian Benturan Kepetingan : Link
 
5.  Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Keterangan : Laporan Evaluasi Penanganan dan Pengendalian Benturan Kepetingan TAHUN 2020 & TAHUN 2021 : Link

 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan)
Keterangan : Penyampaian LHKPN sudah dilakukan oleh seluruh Wajib LHKPN yaitu 7 Hakim, 1 Panitera, 3 Panitera Muda, 2 Panitera Pengganti (11) : Link
 
2.  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan)
Keterangan : Penyampaian LHKASN (Siharka) sudah dilakukan oleh seluruh Wajib LHKASN yaitu 3 Kasubbag, 1 Jurusita, 2 pegawai dan CPNS (8) : Link
PN Palu